Ketidakadilan Pelayanan Keshatan

Baru-baru ini kasus kericuhan pada antrean pasien dukun cilik di Jombang membuat kita terpana. Keinginan masyarakat untuk sehat terhambat masalah keuangan sehingga pengobatan alternatif macam dukun cilik ini kian marak dan ramai didatangi.

Cerita orang miskin di negeri ini “disandera” rumah sakit sudah biasa. Jangan pula heran jika seorang ibu muda yang baru melahirkan tidak bisa membawa pulang bayinya dari klinik. Masalahnya sama, yaitu tidak mampu membayar biaya pelayanan kesehatan.

Seandainya semua warga negara Indonesia mempunyai penghasilan yang sama besarnya, akses terhadap pelayanan kesehatan tidak ada masalah. Faktanya, kesenjangan pendapatan yang lebar telah membuat akses pelayanan berada dalam jurang ketidakadilan.

Tidak ada jalan lain kecuali Departemen Kesehatan segera memperbaiki sistem jaminan kesehatan yang lebih baik bagi rakyat miskin. Idealnya, semua warga negara tanpa pandang kelas ekonomi, jenis kelamin, dan geografis bisa mengakses pelayanan kesehatan dengan cukup.

Komisi Kesehatan dan Kependudukan di parlemen mestinya berteriak lebih keras supaya pemerintah menaikkan anggaran kesehatan. Meski Pemilihan Presiden/Wakil Presiden 2009 tinggal beberapa bulan, tak satu pun calon presiden dan calon wakil presiden yang mengajukan tawaran kebijakan di bidang kesehatan ke publik.

Dalam iklan-iklan politiknya, mereka lebih banyak beretorika tanpa memberikan tawaran kebijakan yang konkret dan detail di bidang kesehatan. Beranikah presiden yang terpilih nanti menaikkan anggaran kesehatan dan menciptakan sistem jaminan kesehatan lebih adil?**